November 30, 2012

Meninjau Independensi Media atas Kepentingan Politik



Pendahuluan

Pada awal bulan November lalu, media memuat berita mengenai bergabungnya pengusaha media Hary Tanoesoedibdjo pimpinan PT Media Nusantara Citra (MNC) Group—induk RCTI, MNC TV, Global TV, koran Sindo, Sindo Radio, Sindo TV, SUN TV—ke dalam barisan pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ia mendapatkan posisi sebagai ketua umum dewan pakar dalam partai yang diketuai oleh Patrice Rio Capella. Sebagaimana yang diketahui, MNC memiliki jaringan komunikasi yang cukup banyak di Indonesia. Baik berupa stasiun televisi, jaringan online berita, maupun koran nasional. Hal ini tentunya sedikit banyak akan memberikan dampak dan keuntungan bagi partai yang didirikan oleh Surya Paloh, yang juga pimpinan Media Grup, Metro TV, Media Indonesia, Lampung Post, maupun Tribun Borneo. Mengutip data AC Nielsen pada 2010, menyebutkan bahwa tiga group media di Indonesia (MNC, Media, dan Viva) memiliki pangsa pemberitaan media yang terbesar di tanah air dengan persentase sharing media di atas 80 % angka nasional, sehingga pemberitaan berita nasional maupun lokal yang disiarkan oleh ketiga group media besar tersebut secara psikologis mempengaruhi opini publik masyarakat Indonesia mengenai situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga jalannya pemerintahan kontemporer. Lalu, bagaimanakah sebenarnya peran komunikasi media dalam kondisi politik saat ini.

Dunia atas Image

Menurut pakar ilmu komunikasi FISIP UI Ade Armando, dunia saat ini adalah dunia image. Semua berawal dari pencitraan yang dibuat oleh media. Sebagai contoh, negara Irak bisa diserang karena orang percaya bahwa di sana itu ada senjata pemusnah massal. Bahwa Irak adalah backing dari organisasi Al-Qaeda. Padahal itu semua hanya image yang dibangun oleh negara adi kuasa, Amerika Serikat. Faktanya tidak pernah dapat dibuktikan semua kekhawatiran itu. Lalu, mengapa orang mendukung semua image yang dibangun tersebut? Itu dikarenakan citra yang dibangun dan diekspos oleh media semakin besar dan berkembang sehingga membuat dunia khawatir bahwa nuklir di Irak memang sesuatu yang nyata.

Terminologi Media Capture of Capitalism, diperkenalkan oleh Noam Chomsky (2004) dalam bukunya yang berjudul “Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda”. Chomsky mencontohkan, kasus yang terjadi dalam pemberitaan media yang tidak independen di Amerika Serikat. Dia mencontohkan Fox News dan CNN cenderung membela kepentingan partai Republik di Kongres, sehingga membuat masyarakat AS menjadi terpengaruh untuk menjadi republikan. Tentu saja, Rupert Murdoch adalah aktor di balik semua pemberitaan Fox dan CNN. Murdoch merupakan seorang konservatif yang republikan. Hal tersebut terbukti dalam Pemilu AS pada tahun 2003 ketika Fox News secara gencar mempengaruhi publik Amerika Serikat untuk memilih George W Bush menjadi presiden AS untuk kedua kalinya. Pada kasus ini, pentingnya peran media terlihat bahwa Fox News membentuk image positif terhadap berbagai pemberitaan mengenai kejahatan kemanusiaan akibat perang invasi Amerika Serikat ke Irak maupun Afghanistan sebagai bentuk apresiasi melawan terorisme. Oleh karena itulah Fox dan CNN secara tidak langsung menjadi sarana Murdoch untuk senantiasa mendukung republikan.[i]

Karakteristik TV

Semakin banyaknya stasiun TV menunjukkan masyarakat Indonesia masih cenderung menyukai budaya menonton daripada membaca ataupun menulis. Ini dibuktikan dengan adanya survei AC Nielsen pada tahun 1999, bahwa 61 % sampai 91 % masyarakat Indonesia suka menonton televisi. Hasil ini lebih lanjut menjelaskan, hampir 8 dari 10 orang dewasa di kota-kota besar di Indonesia lebih memilih menonton TV setiap hari. Sedangkan 4 dari 10 orang lebih memilih atau lebih suka mendengarkan radio.[ii]

Hasil survei AC Nielsen diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2006 yang memaparkan fakta bahwa, budaya membaca masyarakat Indonesia hanya 23,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding menonton TV yang mencapai 70 persen lebih.[iii] Tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menyaksikan televisi, karena berdasarkan karakteristik media, TV dianggap merupakan media yang lebih komunikatif dan memiliki efektivitas tertinggi dalam penyampaian pesan atau informasi dibandingkan media komunikasi lainnya. Giblin (2001) mendukung pernyataan ini dengan hasil penelitiannya tentang bagaimana kita mengingat informasi. Hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa 10 % informasi diingat dari apa yang kita baca, 20 % dari apa yang kita dengar, 30 persen dari apa yang kita lihat, 50 persen dari apa yang kita lihat dan dengar, 70 persen dari apa yang kita katakana saat berbicara, dan 90 persen dari apa yang kita katakan dengan melakukan sesuatu.[iv]

Media: Sarana Artikulasi Partai

Berdasarkan data dari AC Nielsen yang diliris Media Indonesia (1/12/2008) tentang pengeluaran partai politik untuk iklan dapat disimpulkan, iklan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan dukungan terhadap partai politik. Sebagai catatan, iklan politik tidak selalu berhasil meningkatkan dukungan terhadap suatu partai. Contohnya, PAN, pada Mei dan Juni, gagal mendongkrak dukungan. Berdasar hasil survei LSI, April-Juni 2008 dukungan terhadap PAN hanya naik dari 4,0 persen menjadi 4,5 persen. 

Iklan politik amat memengaruhi preferensi politik di Indonesia karena banyak pemilih menentukan pilihannya pada hari pemilu (undecided voters). Jadi, banyak pemilih Indonesia yang saat ini belum mempunyai pilihan pasti. Selain itu, iklan politik juga penting dalam persaingan karena jumlah massa mengambang (floating mass) di Indonesia cukup besar.[v]

Jika melihat peta politik dan kedudukan media saat ini, sebenarnya dapat terlihat bagaimana afiliasi kepemilikan media tersebut ke dalam partai politik. Dalam gambar 1 (dibawah ini), dapat dilihat bahwa sarana media yang tersebar di Indonesia baik cetak maupun elektronik memiliki afiliasinya sendiri. Maka tak dapat dipungkiri bahwa setiap pihak yang memiliki media mempunyai misi untuk menyampaikan kehendaknya melalui segmen berita dan informasi mencakup pencitraan banyak hal yang dikemas dalam beberapa program acara atau bahkan lintasan iklan. Aspek segmen yang disampaikan dapat terdiri dari berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Dapat dipastikan media yang berkembang juga difungsikan sebagai sarana artikulasi partai.


Gambar 1.
Peta Politik Kecenderungan Media
                                Sumber: Jakarta Post, 11 Desember 2011

Jika melihat konteks Partai Nasdem, Surya Paloh sebagai salah satu pendirinya telah menguasai satu stasiun televisi swasta dan satu koran nasional. Hal ini mungkin bisa saja orang tidak perlu memperhitungkan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki partai. Karena tidak ada monopoli ataupun kapitalisasi atas penguasaan media. Namun, ketika figur Hary Tanoe turut bergabung dalam partai ini, kelebihan ini tidak dapat diabaikan. Bukan saja soal finansial, tapi dalam hal kekuatan media (MNC). Secara eksplisit Hary Tanoe mengatakan bahwa MNC akan independen dan dia juga menilai terlalu dini untuk memperbincangkan peran media menjelang Pemilu 2014. Karena baginya posisi dia di Nasdem adalah sebagai Hary Tanoe pribadi. Walaupun demikian hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal yang biasa, karena kekuatan media merupakan modal awal untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Secara pribadi, Hary Tanoe memandang bahwa Partai Nasdem punya momentum untuk sukses jika dimulai saat ini. Hary juga menambahkan, momentum yang ada saat ini bisa dijadikan upaya untuk mendongkrak kesuksesan partai Nasdem. Kondisi tersebut terlihat dari terguncangnya ekonomi dunia yang menurutnya berkaitan erat dengan politik.  Dikatakannya, bila tidak ada gebrakan signifikan untuk mengatasi situasi perekonomian tersebut maka tidak akan ada perubahan apapun. Restorasi yang diusung Nasdem baginya membawa pesan perubahan sesuai keinginan masyarakat. Selain itu, dia akan mengembangkan Partai Nasdem sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya mengelola bisnis di MNC dengan slogan “CARR” (Content, Awareness, Reach, Reception Quality). Content, artinya program yang dibuat disukai masyarakat. Awareness, menyangkut popularitas di mana masyarakat bisa memahami restorasi-restorasi di segala bidang. Reach artinya siaran dapat menjangkau semua. Bila dianalogikan, kantor-kantor Nasdem akan segera ada di seluruh desa di Indonesia. Sedangkan Reception Quality, akan tergantung dari kualitas Nasdem sendiri.[vi]

Secara pribadi dapat dipandang bahwa Hary Tanoe memiliki kapasitas yang sudah terbukti mampu dalam memimpin perusahaan seperti MNC. Dalam hal finansial kekuatan itu tidak dapat diabaikan. Namun hal yang juga patut disorot dan diwaspadai oleh partai lain adalah, Nasdem memiliki modal atas dukungan media yang nantinya dapat dipergunakan dalam mendukung kekuatan politik. Hary cukup yakin bahwa Partai Nasdem dapat membentuk struktur yang akan tersebar di seluruh propinsi Indonesia dan akan berhasil melewati target 5% batas ambang perolehan suara di Pemilu 2014 mendatang.

Dalam konteks Pemilu di AS, kapitalisme media terbukti  membuat jurnalisme media massa cenderung tidak humanitarian dan egalitarian dalam pemberitaannya. Kapitalisme media justru membuat pemberitaan menjadi saluran propaganda yang pada akhirnya menurunkan derajat pemberitaan media, sehingga tidak seimbang dalam memberikan informasi bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan konten berita hanya berisi pujian kepada politisi partai Republik bukannya berita kritis aspiratif. Dengan demikian media yang harusnya menjadi salah satu pilar utama demokrasi, justru kehilangan fungsi kontrol dan kritis kepada pemerintah.

Dalam dunia politik peran image dan media sangat penting sebagai sarana sosialisasi politik kepada masyarakat. Dalam hal positif, ketika partai politik membuat suatu program dan dapat dipublikasikan kepada media, maka masyarakat akan melihat karya nyatanya. Sehingga dalam hal politik perlu ada yang dipromosikan melalui media untuk eksistensi partai. Karena dalam politik masyarakat harus tau apa yang dilakukan partai. Beberapa partai yang ada saat ini juga mengandalkan show off aktivitas politknya agar diliput media bahwa mereka pro rakyat. Inilah yang akan membangun kepercayaan dan simpati masyarakat. Jadi kapitalisme media oleh partai politik, merupakan hal yang harus diwaspadai karena dunia ini dibentuk atas image.

Dapat dibayangkan bagaimana ketika MNC Group masuk dalam koalisi politik Partai Nasdem, akan memberikan ruang kontestasi politik di Indonesia dengan menjadikan media yang dimiliki oleh orang partai sebagai sarana artikulasi partai politik. Kontestasi tersebut berupa perang opini berita, komentar, maupun konten berita antarberbagai partai politik sehingga pada akhirnya informasi yang disajikan oleh media tidak kredibel dan membentuk pencitraan secara sepihak. Kondisi tersebut akan sangat mengancam pers yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas isi berita dalam upaya mencerahkan dan sumber pengetahuan masyarakat.


Mempertahankan Media sebagai Pilar Demokrasi yang Netral

Demokrasi dan media massa tidak bisa dipisahkan. Media massa menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam demokratisasi bahkan dalam beberapa sumber, media massa dijadikan sebagai salah satu pilar demokrasi. Di Indonesia pada Pemilu 1999, pemilu pertama setelah tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru, praktek komunikasi politik atau kampanye pemilu mulai menggunakan media sebagai saluran utama kampanye politik, khususnya televisi atau media cetak. Ini merupakan sebuah perubahan besar (a big political change), sebab selama penyelenggaraan pemilu di masa Orde Baru, media dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Menurut David T. Hill & Krishna Sen (2005), di massa Orde Baru, Semua materi kampanye yang akan disiarkan oleh media harus disetujui oleh Panitia Naskah Kampanye Pemilu dan harus disampaikan kepada Menteri Penerangan Harmoko. Pada era Orde Baru, media tidak memiliki kekuatan (powerless) dalam mempengaruhi partisipasi elektoral, sebab pola partisipasi elektoral pemilih dimobilisir atau digerakan oleh pemerintah.[vii]

Selanjutnya pada Pemilu 2004, komunikasi politik partai atau kandidat mulai mengadopsi konsep “Americanization”. Dennis Kavanagh mengatakan bahwa istilah ‘amerikanisasi’ digunakan untuk menjelaskan proses yang menunjukan banyaknya aktivitas politik yang terkait dengan media (the media-related activities) dan ketergantungan politisi pada komunikator profesional (professional communicators). Konsep ini pertama kali dikembangkan di AS dan diikuti oleh negara-negara lainnya.[viii]

Pada Pemilu 2009, khususnya pemilu presiden menunjukan bahwa sudah tidak ada lagi batasan komunikasi politik di dalam proses pemilu di Indonesia. Untuk meraih tujuan demokrasi substantif, pemilu harus menjadi sarana penyaluran kedaulatan rakyat, dimana para politisi yang terpilih akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya demokrasi substantif membutuhkan adanya well informed electors, pemilih yang memiliki informasi yang cukup tentang pengetahuan elektoral dan profil partai atau kandidat. Dalam hal ini, media memiliki peran penting dalam membentuk pemilih yang seperti apa. Sebab media menyebarkan informasi atau analisis elektoral sebagai sumber pengetahuan pemilih.

Stuart Hall (Hall, 1982:67) menyatakan, makna tidak bergantung pada struktur  makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial. Media massa, menurut Hall pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (to define) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih.[ix] Dalam hal ini, politik pemberitaan media berhubungan erat dengan strategi media dalam meliput peristiwa, memilih, dan menampilkannya fakta serta dengan cara apa fakta itu disajikan, yang secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh dalam merekonstruksi peristiwa. Hal terpenting dalam memahami media adalah bagaimana dia melakukan politik pemaknaan.

Dengan demikian, sangat perlu untuk tetap mempertahankan media sebagai pilar demokrasi yang netral. Karena media ini akan memberikan informasi yang seimbang mengenai partai atau peserta kampanye. Peran media yang mengkombinasikan pencitraan partai atau tokoh dapat menghasilkan image positif yang akan terbentuk. Manakala ketika ada politisi yang dibangun melalui image yang baik, juga mendukung anti korupsi, clean governance, ekonomi kerakyatan, dan di bawah (grass root) melakukan banyak hal bagi rakyat, maka akan dinilai positif oleh masyarakat. Karena masyarakat memiliki pandangan yang sangat sederhana. Dengan demikian masyarakat bisa memercayai apa yang dibangun media. Dunia hari ini dibangun atas performa dalam image. Jika anggota partai bisa memiliki dana untuk membeli media dan menguasai beberapa media maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan suatu keunggulan dan modal untuk mendulang suara.

Simpulan

Sangat dipahami bahwa saat ini media massa sebagai salah satu bagian dari pilar demokrasi tidak bisa dipisahkan. Media (cetak maupun elektronik) menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam demokratisasi. Dengan demikian bukan sesuatu kekhawatiran yang berlebihan manakala ada beberapa pihak yang kritis akan keberadaan independensi media atas kepentingan politik. Walaupun di sisi lain, pihak yang memiliki media tidak dapat sepenuhnya lepas dari kepentingan atau pencitraan yang ingin disampaikan, namun sangat diharapkan bahwa media dapat proporsional dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama informasi yang sarat muatan politik. Di sinilah pentingnya pengawasan kritis masyarakat terhadap penggunaan media sebagai sarana politik.

Menjelang pesta demokrasi, penggunaan media massa sebagai above the line communication (televisi, radio, surat kabar, majalah) menjadi lebih sering digunakan. Hal ini akan menguntungkan partai yang memiliki modal dan akses kemudahan untuk mengiklankan partai ataupun calonnya di media. Dengan demikian partai yang memiliki keterbatasan dana harus menyeleraskan dengan penggunaan below the line communication (jaringan di grass root, door to door, day by day) sebagai bentuk iklan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang proporsional sebelum menggunakan hak pilihnya.(*)

4 Januari 2012



[i] http://makassar.tribunnews.com/2011/10/13/media-tersandera-partai-politik
[ii] Media Indonesia, 19 November 1999
[iii] Data BPS tahun 2006.
[iv] http://ahmadtaufiq-alfin.blogspot.com/2011/05/apakah-iklan-tv-sudah-kehilangan-daya.html
[vi] http://news.okezone.com/read/2011/11/11/339/527847/hary-tanoesoedibjo-partai-nasdem-bakal-sukses-2014
[vii] http://www.paramadina.ac.id/component/content/article/293-diskusi-terbatas.html?lang= (lihat Krishna Sen and David Hill. 2000. Media, culture, and politics in Indonesia. Oxford University Press).
[viii] Lihat Dennis Kavanagh. 1997. Election campaining the new marketing of politics.
[ix] Dalam Alex Sobur, 2002. Analisis Teks Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 40

No comments:

Post a Comment