Dampak Era Layar bagi Anak

Melihat berita tentang kekerasan seksual yang diderita oleh anak TK JIS (Jakarta International School), rasanya miris sekali. Ibu mana yang tidak pedih hatinya ketika menyadari anak yang dicintai diperlakukan demikian. Mungkin sebenernya ini juga fenomena gunung es, terjadi pada anak-anak lain tapi mereka tak bersuara, tak booming di media, isu gak ‘seksi’ dibanding isu perpolitikan negeri ini sekarang, huuuft. Boleh jadi sekarang kita hanya melihat di layar kaca, tapi siapa sangka itu bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita. Na’udzubillah min dzalik. Karena itulah upaya pencerdasan dan penyadaran orang tua akan pendidikan pendidikan seksualitas pada anak sangat diperlukan. Apalagi dewasa ini, era global, sekali sentuh, sekali klik, kita bisa melihat apapun yang terjadi di seluruh dunia melalui media internet, televisi, dan itu semua bisa diakses ananda kita, di mobile phone, di warnet, sedangkan ortunya sendiri ‘gaptek’ alias gagap teknologi. Jangankan mengikuti perkembangan internet, mungkin bahasa yang mereka gunakan pada teman-temannya (misal bahasa 4L4y) tak bisa dipahami.

Beberapa waktu lalu sejak munculnya berita itu saya hampir sering mendapatkan broadcast message (BC) di grup whatsapp mengenai beberapa reseume seminar untuk ‘menangkis’ kekerasan seksual pada anak. Di antaranya dari Yayasan Kita & Buah Hati yang memang concern dalam persoalan semacam ini. Walau tetap saja ada pro-kontra soal Naruto lah. Tapi memang, tontonan televisi lokal kita seperti kartun animasi (apalagi sinetron) serta bacaan komik, bisa jadi tak layak dibaca anak-anak. Makanya anak-anak saya sendiri sangat ketat diet televisi, maksimal sekali 2 jam per hari. Tapi seringnya 1 jam per hari. Itu pun banyak iklannya yang lebih mereka hafal lagu-lagunya, trus kalau ke supermarket bisa ambil-ambil snacks seperti yang diiklan deh, wadooh. Paling untuk screen time saya siasati dengan mendownload film yang lulus sensor saya, atau saya temani nontonnya dan ini memang butuh waktu serta kesabaran, karena setiap adegan dan percakapan mereka bertanya melulu. Tapi kalau tidak bertanya pada kita sebagai orang tuanya, nanya ke siapa lagi???

Akhirnya saya berkesempatan juga mendapatkan sharing materi dengan tema “Kekerasan Seksual pada Anak” yang spesifiknya mengenai “Dampak Era Layar bagi Anak”, dari Yayasan Kita & Buah Hati secara free karena saya panitianya, hehe. Materi disampaikan oleh mba Kodariyah Nurhayat, S.Psi ketika acara majelis taklim di Kampung Pulo, Pinang Ranti. Ada dua paket slide yang beliau kirimkan ke email saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview bagian pokoknya dari slides tersebut.

Hidup di era layar saat ini bila berlebihan, bisa berdampak pada kesehatan psikis dan psikologis terutama pada anak-anak. Layar dalam hal ini mencakup: telepon selular; televisi; komputer; tablet PC; serta berbagai jenis perangkat games berbagai ukuran, bentuk, dan harga.

Sasaran utama produk teknologi layar adalah anak dan remaja. Karena usia ini secara emosi belum stabil, belum bisa mengambil keputusan sendiri, dan rentang waktu dampak ketergantungannya lebih panjang.

Berikut dampak terburuk ketergantungan games dan menonton televisi:

Dari beberapa jabaran tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai orang tua perlu pencerdasan dan kesadaran bahwa pendidikan seks pada anak bukanlah hal yang tabu. Bahkan bila anak bertanya lebih baik dijelaskan dengan baik. Menggunakan bahasa yang mereka pahami, dan tidak porno. Jika kita tidak bisa menjelaskannya dengan lugas, lantas akan kemana dan kepada siapa mereka bertanya? Penanaman nilai yang baik dari orang tua sejak dini akan membentuk karakter di diri anak, sehingga pengaruh buruk lingkungan, pertemanan, bahkan mungkin kebiasaan yang tidak baik dalam kerabat keluarga akan mudah disaring dan ditangkis.

Selain rasa percaya diri dari orang tua dalam menyampaikannya, kita juga harus memanfaatkan momentum emas dalam menjelaskan hal-hal tersebut dengan bahasa mereka. Gunakan kalimat yang KISS (Keep Information Short & Simple). Cek pemahaman anak tentang seks. Komunikasi yang terbuka, sehingga jarak antara anak dan kita tidak kaku. Selain itu lingkungan di dalam rumah juga harus diatur agar ruang komputer dan internet dapat diakses oleh siapa saja. Layar menghadap keluar sehingga apa yang sedang dilakukan anak terawasi. Pada akhirnya ikhtiar tersebut kita barengi dengan doa munajat kita ke Rabb yang menciptakan dan mengawasi mereka. Agar kelak ananda kita senantiasa dalam penjagaan-Nya, dan kita lulus sebagai orang tua yang amanah dalam mengasuh mereka. Aamiin YRA.

Jakarta, 26 April 2014

Berbagi Peran & Tanggung Jawab antara Orang Tua-Guru

photo doc: from web

Liburan tanggal merah hari ini Kamis, 29 Mei 2014 saya menghadiri orientasi siswa baru untuk si Adik, sekaligus daftar ulang si Kakak. Dalam orientasi kali ini diperkaya dengan materi dari Pak Agus Fatah, seorang konsultan pendidikan.

Dalam materi yang disampaikan melalui slide dengan pembawaan yang khas dan interaktif, Pak Agus menyampaikan bahwa orang tua dan guru memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal berikut:

• Memberi tauladan
• Memberi tahu
• Memantau
• Menasehati
• Memperbaiki
• Konsekuensi

Dalam pendidikan anak-anak di lingkungan keluarga, harus dimulai dengan kerjasama ayah dan ibu. Ayah diibaratkan sebagai perwakilan dunia luar rumah. Jadi karakter yang melekat pada figur ayah dan bisa ditanamkan ke anak adalah keberanian dan ketegasan. Sedangkan ibu merupakan perwakilan dunia dalam keluarga. Dengan demikian karakter ibu yang melekat dan ditanamkan ke anak adalah kesabaran dan keteguhan. Jika keduanya dijalankan seimbang sesuai visi misi yang sama dalam pendidikan, saling melengkapi dan menutupi kekurangan, serta bisa berbagi tanggung jawab, maka anak yang terbentuk dari pendidikan itu akan keluar dan tumbuh sebagai karakter yang lengkap.

Adapun dampak ketidakhadiran figur ayah dalam pendidikan (Father Hunger) di antaranya:

• Anak akan kesepian
• Tidak percaya diri
• Rendahnya harga diri
• Kekanak-kanakan
• Ketergantungan
• Sulit mengidentifikasi identitas seksual
• Kesulitan dalam belajar
• Kurang bisa mengambil keputusan
• Bagi anak perempauan mengalami kesulitan menentukan pasangan hidup.

Sedangkan beberapa tipe pengasuhan khas seorang ayah:       

• Malam menjelang tidur, anak harus scanning wajah ayahnya
• Pagi hari sebelum berangka kerja, ketika bangun tidur anak juga harus scanning wajah ayahnya
• Siang hari ayah menyapa anak via telpon minimal 5 menit. Ini juga untuk menghindari sms/telpon penipuan yang biasanya meminta sejumlah dana untuk ditransfer karena misal si anak kecelakaan dan harus masuk RS. Kalau ayahnya rutin melakukan ini, maka kejahatan seperti itu bisa dihindari. Karena ayah tau kondisi anaknya sebenarnya.
• Sewaktu hari libur (keep in touch). Jadi berlibur bersama, dengan objek tujuan yang sama tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Misal ketika libur jalan ke mall: ibu ke supermarket, anak ke play ground, sang ayah ke toko buku. Jika seperti ini maka tidak ada kebersamaan walau perginya bersama-sama.
• Tetapkan waktu berharga versi anak.
• Melakukan olahraga bersama yang disukai anak.
• Camping bersama, serta aktivitas lainnya yang membangun bonding kebersamaan.

Dalam membangun kerjasama pendidikan di sekolah, komunikasi antara ortu dan guru harus terjalin intensif. Bahkan dari cerita Pak Agus, ada sekolah yang syarat untuk masuk di sana, ketika ambil raport semua anggota rumah harus bisa hadir. Misal jikalau ada 10 orang (ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, satpam, pengasuh, pembantu rumah tangga, tukang kebun) di dalam rumah, semua harus bisa dihadirkan. Karena dalam pendidikan butuh sistem yang baik. Hal ini menyangkut pola pengasuhan, karakter, mungkin juga asupan gizi dalam makanan, sopan santun, lingkungan yang kondusif, dll.

Semoga dengan pembagian peran yang baik di dalam keluarga, maka peran guru di sekolah yang berfungsi untuk melengkapi sisi akademisnya akan lebih mudah dijalankan. Di sisi lain bila terbangun kerja sama yang baik, maka perkembangan karakter positif anak akan mudah terwujud.(snd)

Sumber materi: agus_fatah (Pendongeng, Trainer, Motivator, Konsultan Pendidikan)

dengan beberapa penyesuaian kalimat.

Refleksi Pendidikan Nasional: Tinjauan Demokrasi untuk Kesejahteraan

Pengantar

Demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga-negara berpendidikan memadai serta kelas menengah yang kuat dan independen. [Lipset]
 

Perkembangan kajian mengenai kapitalisme, sosial, dan demokrasi saat ini banyak dikaitkan dengan aspek yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang diketahui, perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan tersebut tentunya berimplikasi kepada bidang lain. Kapitalisme mengandung pengertian sebagai definisi atas sistem sosial yang menyeluruh[i], lebih dari sekadar suatu tipe tertentu dalam perekonomian.

Di negara demokrasi, Pemerintah mendorong terwujudnya kegiatan ekonomi tertentu secara tidak langsung melalui penetapan anggaran, pajak, tingkat bunga, dan berbagai kebijakan perencanaan lainnya. Fungsi pasar bebas sebagai mekanisme kebebasan politik semakin diakui oleh kaum sosialis, karena ternyata yang penting bukanlah masalah kepemilikan.[ii]

Perjalanan transisi demokrasi di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan aspek kesejahteraan dan teori kemakmuran. Persoalan tersebut semakin menarik, ketika ternyata salah satu aspek kesejahteraan yaitu persoalan pendidikan nasional yang menjadi problema tersendiri untuk masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Amandemen IV, pendidikan merupakan salah satu aspek yang seharusnya dijamin oleh Negara. Namun, perihal implementasi serta kaitannya dengan sistem demokrasi yang dipraktikkan Pemerintah, terkadang menjadi kendala tersendiri.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitannya antara teori kemakmuran dalam demokrasi dengan beberapa permasalahan pendidikan nasional di Indonesia.

Demokrasi dan Kesejahteraan

Kaitan antara demokrasi dan kesejahteraan menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan politik dan ekonomi. Perdebatan berujung pada pertanyaan apakah demokrasi dapat mengantar kepada kesejahteraan, serta apakah demokrasi merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif karena bergantung pada sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi dan kesejahteraan bersifat non-linier dan kondisional, karena melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, dan kelembagaan politik.

Menginjak satu abad hari Pendidikan Indonesia, masalah pendidikan nasional hingga kini masih menjadi persoalan tersendiri. Anggaran pendidikan  20% yang termuat dalam konstitusi seakan hanya menjadi suatu harapan panjang yang lama akan terwujud. Belum lagi jika dikaitkan dengan liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Bantuan operasional sekolah (BOS) yang berimplikasi pada pembebasan SPP sekolah, boleh jadi menjadi suatu prestasi tersendiri. Namun, kadangkala persoalan buku paket atau ekstrakurikuler menjadi satu pos anggaran baru yang mengakibatkan orang tua tetap harus mengeluarkan biaya mahal untuk menyekolahkan anaknya. Pun, jika melihat pada gaji yang didapat oleh para pendidik masih jauh dari aspek kesejahteraan.

Pendidikan: Syarat Kemakmuran

Anggaran pendidikan rata-rata masih di bawah target yang diharapkan. Hal ini pun akan semakin membebani, jika Mendiknas akan melaksanakan anjuran Pemerintah untuk menghemat 15% dari pagu anggaran APBN-P 2008, sebagai upaya efisiensi terkait dengan kenaikan harga minyak dunia. Bila anggaran dipotong 15%, hal itu akan membuat anggaran pendidikan pada 2008 lebih rendah dari anggaran 2007 sebesar Rp 44,1 triliun. Inilah paradoks di Indonesia. Di satu sisi Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam. Namun, di sisi lain perhatian pemerintah terhadap potensi sumber daya manusia (human capital) belum optimal.

Permasalahan pendidikan lainnya adalah “komersialisasi” perguruan tinggi negeri (PTN). Sejak beberapa PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) fakta yang ada menunjukkan bahwa biaya kuliah semakin terasa mahal. Beberapa kampus yang harus mandiri dituntut untuk mencari sumber penghasilan lain dari beberapa unit usaha komersil di lingkungan kampus. Hal tersebut dapat berupa ujian mandiri, pengadaan uang pangkal (admission fee), serta pos biaya lainnya yang membebani mahasiswa.

Fenomena kebebasan sebagai inti dari nilai demokrasi, terbukti merambah juga di dunia pendidikan. Tantangan globalisasi memang akhirnya menuntut perguruan tinggi melakukan pencapaian standar tertentu dengan cara modernisasi pendidikan.[iii] Hingga akhirnya beberapa sekolah swasta menyelenggarakan model pendidikan dengan ciri khas internasional. Di satu sisi hal tersebut memang diperbolehkan. Namun di sisi lain, disadari atau tidak beberapa nilai kebebasan dan modernisasi dapat mengikis rasa nasionalisme yang berimplikasi pada prestasi sekolah negeri dalam pembangunan pendidikan dalam lingkup nasional.

Bila dikaitkan dengan teori kemakmuran dalam demokrasi (ekonomi dan politik), Doel (1994:7) mengungkapkan bahwa teori kemakmuran mengandung tiga unsur[iv]:

1. Perumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kemakmuran bersama dari para individu di dalam kelompok menjadi optimal
2. Mempelajari cara mewujudkan syarat-syarat itu melalui lembaga-lembaga dan melalui kebijakan yang dijalankan
3. Menilai secara kritis lembaga-lembaga kelompok yang ada dan kebijakan kelompok yang berlaku dari sudut kemakmuran bersama.

Korelasi antara teori tersebut dengan persoalan pendidikan yang masih menghambat pembangunan nasional sangat jelas terlihat manakala kemakmuran atau kesejahteraan yang dimaksud belum dapat memenuhi kemakmuran hingga tingkatan individu. Program kemakmuran atau kesejahteraan seharusnya juga tak sekedar dituangkan dalam konstitusi dan legislasi, tapi juga harus dikuatkan melalui institusi politik, sehingga tercipta kelembagaan pendidikan yang memadai untuk menopang program yang ada.

Lipset (1959) mengungkapkan bahwa demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga negara berpendidikan memadai serta kelas menengah kuat dan independen. Bila kriteria tersebut belum terpenuhi maka bagaimana mungkin demokrasi bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia secara luas. Sangat disadari bahwa pendidikan merupakan aspek dan syarat yang harus dicapai untuk menciptakan human capital yang berkualitas. Dengan begitu, tingkat kecerdasan dan kemakmuran dapat menghasilkan kelas menengah yang kuat dan independen dari bangsa asing.

Penutup

Demokratisasi memang tak berjalan seperti garis lurus, melainkan berkembang sesuai dinamikanya menyangkut relasi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi dengan banyaknya kepentingan (interest) yang tertanam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan menjadi salah satu aspek yang diandalkan untuk menciptakan kondisi demokratis yang membawa kemakmuran. Untuk itu, peranan semua kalangan, mulai dari elite pemerintah, akademisi, serta kaum pemilik modal harus menciptakan sinergisitas dalam upaya pembentukan institusi politik yang dapat mendorong terciptanya lembaga pendidikan yang dapat diandalkan. Akhirnya, semua ini tergantung pada komitmen, visi, dan kemauan politik (political will) para pemimpin negara ini untuk membangun pendidikan di Indonesia

[i] Ebenstein dan Fogelman. 1994. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga, hlm.148.

[ii] Ibid., hlm. 150

[iii] Gatot Widayanto. “Liberalisasi Pendidikan.” Koran Tempo. 2 Mei 2008.

[iv] J. van den Doel. 1988. Demokrasi dan Teori Kemakmuran. Jakarta: Erlangga, hlm. 7